Electronic Resource
Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Elektronik Parkir dalam Pengelolaan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Pasar Induk Kota Batu)
Penelitian ini mengkaji mengkaji Sistem Parkir Elektronik dalam pengelolaan
Retribusi Daerah di Kota Batu dan Analisis Hukum terkait penerapannya. Latar
Belakang dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan Retribusi Parkir
manual yang rendah serta potensi kebocoran pendapatan Daerah. dari latar
belakang tersebut, peneliti merumuskan 2 rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana
mekanisme pengawasan dan evaluasi hukum terhadap sistem elektronik parkir (E- parking) dalam pengelolaan retribusi daerah di Kota Batu (2) Bagaimana
implementasi sistem elektronik parkir (E-parking) di pasar induk kota batu
ditinjau dari prespektif hukum pengelolaan retribusi daerah. tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis efektivitas dan kesesuain sistem elektronik parkir
dengan regulasi yang berlaku, serta dampaknya terhadap pengelolaan retribusi
daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode
kualitatif. Dalam menjawab Rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan
bahan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan pemerintah daerah, pengelola parkir, dan masyarakat
pengguna parkir. Data sekunder terdiri dari dokumen peraturan daerah, laporan
penerimaan retribusi, dan literatur terkait. Analisis dilakukan dengan mengkaji
implementasi sistem elektronik parkir terhadap regulasi yang berlaku, serta
mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan Retribusi Daerah. hasil
penelitian menunjukkan bahwa sistem parkir elektronik di kota batu berhasil
meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan mengurangi potensi kebocoran. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, dan masalah teknis. Secara hukum, sistem ini sesuai dengan regulasi, meskipun
perlu penyesuaian terkait data pribadi. Kesimpulannya, sistem ini berdampak
positif pada pengelolaan retribusi daerah, tetapi memerlukan regulasi, infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Saran penelitian mencakup revisi regulasi, penguatan infrastruktur, dan kampanye sosialisasi untuk meningkatkanpartisipasi
masyarakat.
| SB00655S | KKI 340 AGI t/s | Perpustakaan Unikama | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain