Electronic Resource
Kajian Normatif Perlindungan Hukum Pemilik Data Pribadi Terkait Tindak Pidana PEncurian Diikuti Dengan Pemalsuan Data Sebagai Dokumen Dalam Peminjaman Online (Fintech) (Putusan Nomor :751/Pid.B/2019.Pn,Jkt.Tim )
Penelitian ini membahas dan menganalisa perlindungan hukum pemilik
data pribadi terkait tindak pidana pencurian diikuti dengan pemalsuan data
sebagai dokumen dalam peminjaman online serta pertimbangan hakim terhadap
perlindungan hukum pemilik data pribadi terkait tindak pidana pencurian diikuti
dengan pemalsuan data sebagai dokumen dalam peminjaman online sesuai
putusan Nomor: 751/Pid.B/2019.PN.Jkt.Tim. Dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan sumber bahan hukum
primer dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan
nomor : 751/Pid.B/2019.PN.Jkt.Tim. Bahan hukum sekunder berupa artikel
hukum, buku-buku ilmiah, serta jurnal hukum, dan bahan hukum tersier yang
melengkapi data dalam penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum dengan
cara kepustakaan serta menggunakan teknik analisis secara deskriptif analitis.
Dalam penelitian ini, pelaku melakukan tindak pidana pencurian dokumen
yang diikuti dengan pemalsuan dokumen, Pasal 263 Ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun dalam penerapannya berdasarkan analisis peneliti lebih tepat ketika
menerapkan Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersarkan azaz lex spesialis derogat
lex generalis.
Selanjutnya pada putusan pengadilan nomor: 751/Pid.B/2019.PN.Jkt.Tim.
dalam menjatuhkan pidana pada pelaku dengan pidana penjara selama 2 tahun dan
seharusnya hakim menjatuhkan pidana pada pelaku selama 12 tahun sesuai
dengan BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 51 Ayat 1 35 Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Maka dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku harus sesuai dengan UndangUndang yang mengatur lebih khusus. Serta perlu adanya perlindungan hukum atas
hak serta kepentingan dari korban
21345147/PB/2022 | KKI 340 WAT k/s | Perpustakaan Unikama | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain