Electronic Resource

Tinjauan Yuridis Terhadap Sita Umum Dalam Hukum Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 345 K/Pdt.Sus/2011)

---

Kepailitan adalah sita umum dari semua kekayaan manajemen debitur kebangkrutan dan Pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk mengeksplanasi permasalahan pengaturan tersebut, peneliti melakukan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif, dengan membahas permasalahan apa saja faktor-faktor sita umum dalam hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitor dalam sita umum dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/PAILI /2011/PN.NIAGA.JKT.? Adapun kesimpulan dalam penulisan Skripsi ini, Persyaratan untuk mengajukan pernyataan kebangkrutan (kepailitan) harus sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adalah adanya satu utang yang telah jatuh waktu (tempo) dan dapat ditagih, dan adanya dua atau lebih kreditur. Pembatalan putusan pailit dapat terjadi jika debitur pailit melakukan upaya hukum karena ada ketidaksesuaian fakta yang ada. Terutama Pasal 8 ayat (4) Undang-undang tersebut menyatakan dengan jelas tentang adanya bukti sederhana dari kondisi untuk mengajukan suatu kepailitan (debitor pailit

---

Ketersediaan

21345083/PB/2022

KKI 340 HAR t/s

Perpustakaan Unikama

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

KKI 340 HAR t/s

Penerbit

Malang : Ilmu Hukum - Unikama., 2022

Deskripsi Fisik

vii, 91hlm 26cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Tipe Isi

text

Tipe Media

PDF

Tipe Pembawa

-

Edisi

1

Subjek

Skripsi
Kepailitan Dan Pkpu
Perlindungan
Putusan Pailit Secara Sederhana
Debitor

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar