Implementasi Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu (Study Kasus Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Implementasi Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu (Study Kasus Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)

Electronic Resource

Implementasi Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu (Study Kasus Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)

Triyono - Nama Orang; Dr. Susianto., S.H., M.Hum., C.La. - Nama Orang; Sulton Miladiyanto SH.,M.Hum - Nama Orang;

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Pasal 1 ayat (2) menyebutkann bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau dalam kata lain adalah konsep negara demokrasi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan, Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan.
Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah : (1) Bagaimana implementasi tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Malang tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu di Kecamatan wagir? (2)
Apasaja kendala yang dihadapi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelesaikan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Wagir? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan langsung melalui teknik wawancara dengan narasumber PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Wagir Kabupaten Malang.
Kesimpulan (1) Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan
Kecamatan bekerja berdasarkan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang. (2) Panitia Pemilihan Kecamatan Wagir mengalami banyak kesulitan baik dari internal ataupun eksternal Panitia Pemilihan KecamatanWagir, kendala yang dihadapiantara lain kurangnya partisipasi warga masyarakat Wagir dalam mengikuti pemilu Dalam penulisan skripsi ini peneliti memberikan saran : Terselengaranya proses demokrasi yang baik, dalam hal ini melalui pemilu harus memperhatikan 3 aspek yaitu regulasi, penyelengara dan masyarakat.

Ketersediaan

2129846/SB/2018 KKI 340 TRI s/p Perpustakaan Unikama Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: KKI 340 TRI s/p
Penerbit: Malang : Ilmu Hukum - Unikama., 2018
Deskripsi Fisik: xvi, 70 hlm, 26 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 340
Tipe Isi: text
Tipe Media: PDF
Tipe Pembawa: -
Edisi: 1
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Harap masuk untuk melihat lampiran

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar