Electronic Resource
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Gratis Di SMP Negeri 10 Malang Tahun Ajaran 2016/2017
Penelitan ini focus membahas implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis, tempat penelitian di Dinas Pendidikan, dan SMP Negeri 10 Malang. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan gratis di SMP Negeri 10 Malang, Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pengaruh implementasi kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan di kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif Teknik sampling yang digunakan adalah snow ball sampling, dimana sampel yang diambil tidak ditekankan pada banyaknya sampel melainkan ditekankan pada pemahaman sampel terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakanyaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen.
Berdasarkan hasil analisis data Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah khususnya di kota Malang terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan dan kemudian komitmen pemerintah
Penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu Januari –Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember Pelaksanaan program pendidikan gratis di SMP Negeri 10 Malang sudah berjalan dengan baik, dana yang di terima oleh sekolah sudah dipergunakan semestinya. Faktor yang menjadi pengaruh implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 10 Malang. Komunikasi yang terjadi antara dinas pendidikan kota Malang dengan SMP Negeri 10 Malang sebagai obyek kebijakan sangat baik, hal ini dikarenakan pelaksana kebijakan menyampaikan dan menerapkankebijakan yang dibuatnya dengan adanya feedback dari sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan, sosialisasi atau workshop yang diadakan di balai pertemuan atau kantor Dinas.
2129770/SB/2018 | KKI 371.114 ANU i/s | Perpustakaan Unikama | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain